#Jokowisalahteken- Presiden Joko Widodo membuat kebijakan blunder lagi.  Revisi Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2015 mengenai  Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JHT-BPJS) menuai kontroversi dan kegaduhan, mengguncang dunia maya menyentak dunia nyata.

Revisi Peraturan Pemerintah yang baru ditandatangani pada 30 Juni 2015 tersebut dianggap terburu-buru dan tak bermutu. Pasalnya revisi yang sedianya mulai diberlakukan  tanggal 1 Juli 2015 dianggap malah membonsai hak buruh dengan“mengurangi” jatah mencairkan dana Jaminan Hari Tua dari sebelumnya di kisaran masa kerja lima tahun satu bulan dana  bisa dicairkan semuanya. 
Namun, sesudah revisi perubahan bisa dicairkan keseluruhan dengan syarat ketika usia pekerja telah 56 tahun,  dengan masa kerja diatas 10 tahun sedangkan besaran dana yang bisa ditarik  hanya 10 persen .

Sontak Peraturan Pemerintah yang sedianya diharapkan menjadi solusi bagi pekerja, berbuah menjadi masalah, menuai protes dan penolakan dimana-mana. Tak kurang juga anggota Dewan yang terhormat di Senayan angkat suara. 

Seperti dilansir Kompas, Ketua Komisi IX DPR RI  Dede Yusuf  vokal berbicara dan meminta Presiden Joko Widodo dapat  berfikir jernih terlebih dahulu sebelum bertindak.  “Semestinya para penasehat maupun Menteri  membuat kajian mengenai kemungkinan   dampak yang ditimbulkan jika PP ini dirilis ketengah masyarakat” imbuhnya.

Dede yang berasal dari Partai Demokrat daerah Pemilihan Jawa Barat juga megingatkan hal ini telah terjadi kedua kalinya. Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden tentang kenaikan uang muka pembelian kendaraan Pejabat negara. Namun Jokowi pada akhirnya cepat-cepat menarik kebijakan yang telah dibuat  setelah (juga) menuaai protes. Celakanya  Jokowi mengaku tak membaca dan  apalagi mempelajari PerPres yang terlanjur diteken.

Saya tak ingin  larut dalam pusaran menjadi pencela ataupun pendukung fenomena terjadinya peristiwa  diatas. Disini saya ingin membagi sumbang saran apa yang mesti dilakukan agar kejadian yang sama tak berulang kembali. 

Yang menjadi concern pengamatan saya adalah perihal  SOP Administrasi Pemerintahan belum memiliki “teken” –tongkat penyangga di lingkungan Lembaga Negara, bahkan bisa jadi hingga ke Lembaga Tinggi Negara. Fakta  lapangan mengindikasikan Standar Operating Procedure masih belum dijadikan acuan panduan aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan.

Salah satu parameter yang bisa kita perhatikan adalah seruan dalam format  Press Release  yang disampaikan Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hastori dihadapan awak media 10 Juni 2013 di Jakarta ( JPNN.Com) Secara terang beliau menghimbau Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Negara lainnya  mempercepat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mengingat hal tersebut sebagai salah satu syarat pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Tanpa kehadiran SOP dapat menimbulkan resiko kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai (pelaksana) dalam melaksanakan tugas; Pegawai berpotensi lalai, karena tugas dan fungsinya belum diterjemahkan sebuah alur dan dituliskan secara jelas. Setiap kali ia merasa lupa, ia secara otomatis bisa melihat tugas dan fungsinya dalam diagram yang telah terdokumantasi dengan baik.

Kita menyadari bahwa aparatur negara memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan Negara. Baik-buruknya, efektif-tidaknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada kinerja yang ditunjukkan mesin birokrasi yang ada didalamnya.  Masih buruknya pelayanan publik dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur Negara merupakan cerminan dari kondisi birokrasi pemerintahan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Karena itulah mengapa pemerintah kita merasa perlu melakukan reformasi birokasi. 

Sebagaimana yang juga diamanatkan Peraturan Pemerintah NO 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.
  2. Standar operasional prosedur tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

Jika aturan ini diindahkan dan diimplentasikan semestinya akan menghasilkan kondisi  ideal. Pemerintah tak perlu membuat kesalahan berterusan fatal.


Badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, harus memeriksa  selalu juga mendokumentasikan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. 

Proses penyusunan standar pelayanan agar lebih mudah haruslah diketahui secara detail dan pasti prosedurnya. Melalui Prosedur yang jelas, akan mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan serta persyaratan apa saja yang harus dipenui oleh pengguna jasa pelayanan. .

Dengan demikian, SOP menjadi  sangat penting karena bermanfaat untuk memberikan pedoman bagi setiap pegawai dan pejabat di unit pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan rutin; membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi; membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pelayanan.

Disisi lain agar SOP yang telah dibuat berdampak  pencegahan terjadinya  kesalahan Pemerintah Pusat semestinya juga segera merumuskan cara dan petunjuk melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan SOP Pemerintahan yang telah  dibangun dan bisa  diimplementasikan sempurna.

Agar SOP yang dibuat efektif dalam tataran praktik lakukan beberapa hal yang belum dilakukan :
  1. Buat Meeting Pekanan efektif dan berkala dimana tiap masalah yang timbul dalam praktik SOPakan dikupas tuntas untuk mendapat solusi pantas. 
  2. Hidupkan Briefing Harian di tiap unit kerja, selain untuk membangun team work, karakter kepemimpinan dan juga mencari solusi aksi. Briefing adalah sarana tepat untuk mengevaluasi dini tehadap jalan pelaksanaan SOP. 
  3. Membuat Kartu My Quality Assurance, yang berisi kritikal poin dari SOP yang dituliskan terstruktur dalam kartu. Didalamnya memuat Photo, identitas posisi, jabatan pegawai berupa komitmen serta kesanggupan yang bersangkutan untuk melaksanakanya sesuai standard SOP.

Bagaimana menurut Anda? (LSe)


 
Top