Pemerintah -dorong- SOP -diterapkan- bagi- semua -Lembaga- Negara !
“PEMDA dan Kementrian/Lembaga harus mengutamakan SOP sebagai salahsatu  bentuk reformasi birokrasi. Ini agar target reformasi tuntas di tahun 2025 bisa terealisasi.” Hastori – Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan  Kementrian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)- sebagaimana dilansir JPNN.com 10 Juni 2013

Konsekuensi dari pentingnya agenda perubahan dalam rangka reformasi birokrasi KemenPAN-RB  mempertimbangkan adanya reward dan punishment dalam aturan hukumnya agar lebih jelas. Jadi PEMDA, Kementrian/Lembaga yang dalam menjalankan fungsinya  tidak  mengindahkan SOP akan diberikan sanksi. Sebaliknya bagi yang telah menerapkan SOP dengan tepat akan diberikan rewards sebagai wujud apresiasi.
Bagi PEMDA yang belum mengikuti aturan SOP dihimbau segera merumuskan dan membentuk  tim brainstorming untuk mengubah paradigmanya.

Birokrasi di Indonesia memiliki porsi dan peran yang sangat strategis.  Disadari atau tidak Birokrasi dominan menguasai hajat hidup masyarakat.  Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, kematian, mengeluarkan izin usaha  selalu terkait dan terikat aturan birorkasi. Tanpa bersentuhan dengan Birokrasi dipastikan masyarakat akan menerima hambatan dalam urusanya.

Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.
Jika birokrasi buruk, pembangunan akan berjalan lambat dan mengalami banyak hambatan.  Sebaliknya, jika birokrasi berjalan  baik, maka program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada level ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

Melalui Peraturan mengenai SOP Administrasi Pemerintahan yang  tertuang dalam PermenPAN-RB nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Kebijakan ini adalah upaya Pemerintah untuk mengurai kekusutan urusan yang bersumber dari Birokrasi.

Bukan rahasia umum jika Birokrasi selama ini  masih dirasakan sebagai segala yang bersifat berbelit, rumit dan sulit.  Banyak timbul keluhan yang dialami masyarakat, sehingga timbul keengganan jika harus berurusan denganya.

Prinsip penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan diorientasikan simple :  yaitu berprinsip kemudahan -kejelasan, efisiensi-efektivitas, keselarasan-keterukuran, dinamis-berorientasi pelayanan, kepatuhan- kepastian hukum.

Maka, tak ada pilihan lain perbaikan harus segera dimulai, perubahan menuju kearah kondisi ideal yang disyaratkan harus terealisasi. Segera bergabung dengan PEMDA, Kementrian/Lembaga yang telah menyelesaikan SOP nya dan jadilah bagian dari perubahan menuju era Birokrasi lebih baik.

Jika anda Kesulitan untuk  memahami dan mulai menginisiasi Penyusunan SOP dilingkungan  Instansi kerja Anda Kami siap membantu. Dengan pengalaman, pemahaman serta pembekalan yang pernah kami lakukan, dijamin akan membawa pemahaman kearah perbaikan signifikan . Terbukti semua client merasa puas atas service yang kami berikan.

Segera kontak kami untuk mendapat keterangan lengkap tentang program workshop SOP Administrasi Pemerintahan yang komprehensip dan sesuai aturan yang berlaku. Dapatkan inside, Inspirasi dan pengalaman yang berbeda dikelas bernuansa atraktif dan wow di tiap sesinya.  Jika bukan kita yang melakukan siapa lagi? jika bukan sekarang dimulai kapan lagi? (LSe).


 
Top